MEMBACA EKONOMI: perekonomian indonesia

Tampilkan postingan dengan label perekonomian indonesia. Tampilkan semua postingan

Rabu, Mei 27, 2026

Peran Sektor Industri Pengolahan

Sabtu, Agustus 23, 2025

Kebijakan Transformasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi Nasional

Kebijakan transformasi ekonomi nasional perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi peningkatan modal, penciptaan tenaga kerja, maupun peningkatan produktivitas.

Untuk meningkatkan nilai investasi dan rasio modal terhadap PDB, kebijakan transformasi dimaksud perlu diarahkan pada perbaikan iklim investasi, percepatan realisasi investasi, dan dorongan investasi di sektor padat modal.

Untuk penciptaan lapangan kerja dan sekaligus mendorong konsumsi masyarakat, perlu ditempuh program-program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, jumlah dan kualitas pendidikan vokasi, termasuk memperluas sertifikasi keterampilan dan profesional, serta investasi dan pertumbuhan di sektor padat karya.

Sementara untuk meningkatkan produktivitas perekonomian, berbagai kebijakan perlu ditempuh, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur konektivitas fisik dan digital, termasuk memperkuat rantai pasok (supply chains) nasional ke global, mendorong digitalisasi ekonomi, sistem pembayaran, dan digital financial and intermediary services, serta meningkatkan kemampuan Research and Development (R&D) baik di universitas maupun perusahaan besar.

Ketiga sumber peningkatan kapasitas perekonomian nasional perlu secara bersama dan saling mendukung untuk terus ditingkatkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sumber:

https://www.ptbi.co.id/about

https://ekonomi-keuangan-syariah.com/wp-content/uploads/2024/12/Paparan-Gubernur-Bank-Indonesia-PTBI-2024.pdf

Sabtu, Juni 14, 2025

Indonesia keluar dari Middle Income Trap?

Melalui peningkatan produktivitas, diharapkan ekonomi dapat tumbuh rata-rata sebesar 6,0-7,0 persen per tahun agar Indonesia dapat keluar dari MIT sebelum Tahun 2045. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas. Perekonomian akan beralih dari berbasis keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif, dari kegiatan ekonomi ekstraksi menuju kepada kegiatan ekonomi bernilai tambah (value creation), serta mengubah ekonomi berbasis buruh murah dan keterampilan rendah (prespiration) menjadi mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (aspiration).

Dalam transformasi ekonomi terdapat sasaran besar yang harus dicapai oleh Indonesia dalam rangka mengejar ketertinggalan untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi melalui

(i) pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan rata-rata sebesar 6,0-7,0 persen,

(ii) menciptakan Middle-Class Income menjadi 80,0 persen, dan

(iii) melakukan transisi energi dengan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 70,0 persen pada Tahun 2045 (skenario optimis).

Sumber:

Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Upper Middle Income Countries 2023

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GNI_(nominal)_per_capita

Minggu, Mei 25, 2025

Pembiayaan Defisit APBN 2025

Ini defisit anggarannya --> Rp. 616,2 Triliun (APBN 2025)

Bagaimana cara menutupnya?

PEMBERIAN PINJAMAN

Pada tahun 2025 hanya terdapat satu pemberian Penerusan Pinjaman yang bersumber dari pinjaman JICA dengan No. Loan ID IP-585 kepada Pemprov DKI Jakarta untuk Proyek MRT yang masih dalam tahap penarikan pinjaman. Pemberian pinjaman kepada Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2 yang membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat, melanjutkan koridor utara-selatan Fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI, dengan nilai usulan alokasi sebesar Rp4.536,0 miliar di tahun 2025
Disamping penyediaan infrastruktur transportasi massal, Program Pemberian Pinjaman turut serta mendukung penyediaan infrastruktur di bidang kesehatan melalui penyaluran pinjaman Korean Gov. untuk proyek Construction of Hajj General Hospital Medan to International Standard dengan plafon pinjaman US$66,7 juta dan direncanakan mulai disalurkan di tahun 2025. Saat ini pinjaman tersebut tengah menunggu penerbitan Surat Rekomendasi Penerusan Pinjaman dari Kementerian Dalam Negeri.

Sumber:

https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/NOTA%20KEUANGAN%20APBN%20TA%202025.pdf

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2025

Pos	2025
Pos	Triliun Rupiah
A. Pendapatan Negara	3,005,128
I. Penerimaan Dalam Negeri	3,004,547
1. Penerimaan Perpajakan	2,490,912
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2,433,506
i. Pendapatan Pajak Penghasilan	1,209,279
ii. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM	945,121
iii. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	27,112
iv. Pendapatan BPHTB	-
v. Pendapatan Pajak lainnya	7,796
vi. Pendapatan Cukai	244,198
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	57,406
i. Bea Masuk	52,935
ii. Bea Keluar	4,471
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,635
a. Penerimaan SDA	217,964
i. Penerimaan SDA Migas	120,993
a) Pendapatan Minyak bumi	89,032
b) Pendapatan Gas alam	31,961
ii. Penerimaan SDA NonMigas	96,971
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	87,482
b) Pendapatan Kehutanan	5,672
c) Pendapatan Perikanan	1,628
d) Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2,190
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	90,000
c. Pendapatan PNBP Lainnya	127,741
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	77,929
e. Surplus Bank Indonesia	-
II. Penerimaan Hibah	581
B. Belanja Negara	3,621,314
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,701,442
1. Belanja Pegawai	521,451
2. Belanja Barang	486,852
3. Belanja Modal	234,110
4. Subsidi	307,932
i. Subsidi Energi	203,412
ii. Subsidi Non Energi	104,520
5. Belanja Hibah	203
6. Bantuan Sosial	140,059
7. Belanja Lain-lain	457,980
II. Transfer Ke Daerah	919,872
a. Dana Bagi Hasil	192,282
b. Dana Alokasi Umum	446,634
c. Dana Alokasi Khusus	185,241
d. Dana Otonomi Khusus	20,516
e. Dana Keistimewaan D.I.Y	1,200
f. Dana Desa	71,000
g. Insentif Fiskal	6,000
C. Keseimbangan Primer	(63,332)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(616,186)
E. Pembiayaan Anggaran	616,186

Pembayaran Bunga Utang	552,854
Terhadap Total Anggaran	15.27%