Analisis Likuiditas Perbankan dan Perekonomian

 https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/TKM-Juni-2025.pdf

Keterangan: Grafik M1: Uang beredar dalam arti sempit (uang kartal + tabungan giro) – garis abu-abu. M2: Uang beredar dalam arti luas (M1 + deposito berjangka, tabungan, dll) – garis biru. Uang Kuasi: Instrumen simpanan berjangka/tabungan yang mudah dicairkan tapi bukan alat pembayaran langsung – garis merah. Sumbu vertikal: Pertumbuhan tahunan (yoy, %). Periode: 2020–2025.

Grafik perkembangan likuiditas perbankan dan perekonomian Indonesia selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kebijakan moneter dan perilaku masyarakat dalam menyimpan dana. Pada awal pandemi COVID-19, pertumbuhan M1 (uang beredar dalam arti sempit) dan M2 (uang beredar dalam arti luas) melonjak tajam, bahkan sempat melampaui 15–20%. Lonjakan ini merupakan hasil dari kebijakan moneter yang sangat longgar, seperti penurunan suku bunga dan stimulus likuiditas yang agresif, guna mendorong perekonomian di tengah ketidakpastian. Pada saat yang sama, pertumbuhan Uang Kuasi juga tinggi, menandakan bahwa masyarakat lebih memilih menabung dalam bentuk deposito atau tabungan berjangka sebagai langkah antisipatif terhadap risiko ekonomi.

Seiring pemulihan ekonomi pada 2021–2022, pertumbuhan M1 dan M2 mulai menurun, walaupun masih berada di zona positif. Hal ini mencerminkan proses normalisasi likuiditas, di mana kebijakan moneter secara bertahap mulai diketatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik. Di sisi lain, pertumbuhan Uang Kuasi mulai menurun karena masyarakat dan pelaku usaha mulai mengalihkan dana dari simpanan ke konsumsi atau investasi, seiring meningkatnya optimisme terhadap pemulihan ekonomi.

Memasuki periode 2023–2025, tren pengetatan semakin jelas. Pertumbuhan M1, M2, dan Uang Kuasi melambat tajam, bahkan Uang Kuasi hanya tumbuh 1,52% di awal 2025, sementara M2 dan M1 masing-masing turun ke 4,88% dan 6,32%. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan dan ekonomi secara keseluruhan menjadi semakin terbatas, sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih ketat. Stabilitas pertumbuhan uang beredar tanpa lonjakan besar memang positif untuk pengendalian inflasi, namun juga mengindikasikan pengetatan likuiditas yang signifikan.

Secara kritis, tren penurunan likuiditas ini membawa sejumlah implikasi penting. Likuiditas yang makin ketat dapat membatasi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit baru, sehingga berpotensi menahan laju pemulihan atau pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jika permintaan kredit tetap tinggi tanpa dukungan likuiditas yang memadai, tekanan pada suku bunga pinjaman bisa meningkat dan memperlambat ekspansi sektor riil. Di sisi lain, pengetatan likuiditas efektif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, namun harus diimbangi agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan. Penurunan Uang Kuasi juga menandakan berkurangnya minat masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito atau tabungan berjangka, yang bisa dipicu oleh suku bunga rendah atau kebutuhan konsumsi dan investasi yang meningkat. Jika tren ini berlanjut, risiko likuiditas perbankan dapat meningkat, terutama jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran.

Selain itu, fluktuasi M1 dan M2 pada awal periode grafik mencerminkan tingginya ketidakpastian ekonomi dan perubahan perilaku masyarakat dalam menyimpan uang selama masa krisis. Meski stabilitas di akhir grafik bermanfaat untuk pengendalian inflasi, perlu diwaspadai potensi stagnasi ekonomi akibat likuiditas yang terlalu ketat. Dengan demikian, tren menurunnya pertumbuhan likuiditas pasca pandemi mencerminkan normalisasi dan pengetatan moneter. Jika tidak diimbangi inovasi penghimpunan dana dan efisiensi penyaluran kredit, perbankan bisa menghadapi risiko likuiditas dan ekonomi nasional berpotensi melambat. Otoritas moneter perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas (pengendalian inflasi dan likuiditas) dan dorongan pertumbuhan (kredit dan investasi), serta meningkatkan daya tarik produk simpanan perbankan agar dapat menopang intermediasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Analisis Perkembangan Kredit dan DPK 2020-2025

https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/TKM-Juni-2025.pdf

Grafik perkembangan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) di atas, menggambarkan dinamika penting dalam industri perbankan Indonesia selama periode 2020 hingga pertengahan 2025. Pada awal 2020 hingga 2021, pertumbuhan kredit mengalami penurunan tajam, bahkan sempat berada di zona negatif. Hal ini merupakan dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan mendorong perbankan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Memasuki tahun 2021 hingga 2022, terjadi pemulihan yang signifikan di mana pertumbuhan kredit kembali naik dan stabil pada kisaran positif, mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan dan aktivitas ekonomi. Namun, pada periode 2023 hingga awal 2025, pertumbuhan kredit cenderung stabil namun mulai menunjukkan sedikit penurunan, dengan angka terakhir berada di sekitar 8,43%.

Sementara itu, pertumbuhan DPK menunjukkan tren yang berbeda. Pada 2020 hingga 2021, DPK tumbuh cukup tinggi, menandakan kecenderungan masyarakat dan pelaku usaha untuk menabung di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, sejak 2022 hingga 2024, laju pertumbuhan DPK mulai melambat dan semakin menurun, bahkan hanya mencapai sekitar 4,29% pada awal 2025. Perlambatan ini dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi dan investasi seiring membaiknya ekonomi, atau karena suku bunga simpanan yang kurang menarik. Selain itu, pertumbuhan DPK terlihat lebih fluktuatif dibandingkan pertumbuhan kredit.

Loan to Deposit Ratio (LDR) juga mengalami perubahan signifikan selama periode ini. Pada 2020 hingga 2021, LDR menurun karena pertumbuhan kredit yang melambat sementara DPK meningkat, sehingga rasio pinjaman terhadap simpanan menjadi rendah. Namun, mulai 2021 hingga 2022, LDR kembali naik seiring dengan membaiknya pertumbuhan kredit dan melambatnya pertumbuhan DPK. Pada 2023 hingga awal 2025, LDR terus meningkat dan mencapai kisaran 88,16%, menunjukkan bahwa perbankan semakin aktif menyalurkan kredit dibandingkan dana yang dihimpun.

Dari perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa kesehatan likuiditas perbankan masih terjaga, dengan LDR yang meningkat namun masih berada dalam batas aman (umumnya 80-92%). Meski demikian, jika tren perlambatan pertumbuhan DPK terus berlanjut sementara penyaluran kredit tetap tinggi, risiko likuiditas bisa meningkat. Oleh karena itu, perbankan perlu berhati-hati agar penyaluran kredit tidak melebihi kemampuan penghimpunan dana. Pertumbuhan kredit yang positif dan stabil jelas mendukung pemulihan ekonomi, namun perlambatan DPK perlu diantisipasi melalui inovasi produk simpanan atau peningkatan efisiensi operasional. 

Data ini juga menegaskan pentingnya kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit yang sehat. Secara keseluruhan, kredit yang tumbuh stabil pasca pandemi berhasil mendorong pemulihan ekonomi, namun perlambatan DPK menuntut perbankan untuk lebih waspada terhadap potensi tekanan likuiditas di masa depan.

Bank Umum dengan modal inti di atas Rp 6 Triliun

Sumber: Infobank No. 532, Agustus 2022

Perbankan Syariah : Jaringan Kantor

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Dari sisi perundangan perkembangan tersebut ditunjang dengan dukungan dari otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia. Sejak Undang-Undang (UU) No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia memungkinkan menganut dual banking system. UU No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan UU sebelumnya, telah menggunakan istilah “Bank berdasarkan prinsip syariah”, dan pada pasal 1 butir 13 disebutkan berlakunya hukum Islam sebagai dasar transaksi di perbankan syariah.

Secara teknis operasional, produk dan transaksi syariah yang digunakan bank syariah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Perkembangan terakhir telah ditetapkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terpisah dengan undang-undang perbankan secara umum.

Meskipun jumlah bank umum syariah selama 5 tahun terakhir hanya bertambah 1 bank saja, tetapi unit usaha syariah yang awalnya berjumlah 6 bank, pada akhir Juni 2008 menjadi 28 bank, bertambah 22 bank atau meningkat 4.67 kali, sehingga keseluruhan jumlah bank meningkat dari 8 bank menjadi 31 bank, bertambah 23 bank atau meningkat 3.88 kali lipat.

Perkembangan jaringan kantor menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan perkembangan jumlah bank. Jaringan kantor dalam pengertian ini adalah jumlah kantor pusat, kantor pusat operasional, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Jika pada akhir 2002, jaringan kantor bank umum syariah sebanyak 115 kantor, maka posisi akhir Juni 2008 menjadi 405 kantor, bertambah 290 kantor atau meningkat 3.52 kali lipat, sedangkan unit usaha syariah yang pada akhir 2002 hanya sebanyak 31 kantor, pada akhir Juni 2008 menjadi 214 kantor, bertambah 183 kantor atau meningkat 6.9 kali lipat. Secara keseluruhan jaringan kantor bank syariah dari 146 kantor bank pada akhir 2002, menjadi 619 kantor bank, bertambah 473 kantor atau meningkat 4.24 kali lipat. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah dan jaringan kantor perbankan syariah.

Uang dan Bank Umum (Dari mana, kemana)

Fungsi perbankan
Terdapat empat fungsi utama jasa keuangan terutama bank bagi perekonomian. Pertama adalah menyediakan uang (a medium of exchange, a store of value, a unit of account to measure the value of the transactions). Kedua adalah sebagai intermediasi keuangan. Ketiga sebagai penyedia sarana pemindah dan pendistribusian resiko dalam perekonomian. Keempat sebagai salah bagian dari dari instrumen kebijakan penstabil perekonomian (Perkins et al). Aktifitas intermediasi keuangan yang dapat kita baca adalah kemampuan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit.

Aktifitas mobilisasi dan penyaluran pembiayaan atau kredit menjadi lebih lebih menarik jika dapat dibaca dari aspek yang lain yaitu aspek spasial. Dengan membaca aktifitas dari mana penghimpunan dana dan kemana penyaluran dana berdasarkan daerah tingkat I yang ada di Indonesia, maka diharapkan dapat dikaji lebih jauh kemampuan perbankan menggerakkan perekonomian suatu daerah.

Deskripsi
Selama 6 tahun terakhir, pergerakan (posisi akhir tahun) penghimpunan dan penyaluran dana bank umum secara nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut juga ditampilkan LDR (Loan to Deposit Ratio) secara spasial. LDR spasial dalam tulisan ini adlah rasio penyaluran dana terhadap penghimpunan dana Bank Umum berdasarkan daerah tingkat I.

Jika penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan Daerah Tingkat I di Indonesia, maka terdapat 10 daerah yang memiliki kontribusi terbesar. Kontribusi masing-masing propinsi tersebut, berdasarkan urutannya, dapat dibaca pada tabel di bawah ini:

Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa 10 besar sudah memberikan kontribusi di atas 85%. Bahkan jika hanya digunakan 3 besar saja, maka tiga propinsi yaitu: DKI, Jabar dan Jatim sudah berkontribusi di atas 60% terhadap nasional (pada akhir tahun 2007).

LDR Spasial
Meskipun kemampuan penghimpunan dana propinsi tertentu cukup banyak. Jika dirasiokan dengan penyalurannya di daerah tersebut, ternyata tidak semua daerah memiliki LDR spasial yang tinggi. LDR spasial yang tinggi diartikan daerah tersebut menunjukkan aktifitas penyaluran dana yang tinggi (menggerakkan perekonomian). Dari urutan 10 tertinggi baik pada penghimpunan dana maupun penyaluran dana, hanya terdapat 2 daerah saja yang tetap menjadi 10 urutan teratas dalam LDR spasialnya yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dari tabel di atas tampak bahwa Jawa Barat berada di peringkat 4, sedangkan Jawa Tengah berada pada posisi 10. Lima daerah bahkan memiliki angka di atas 100%. Artinya aktifitas kredit atau pembiayaan kelima daerah tersebut melebihi aktifitas penghimpunan dananya. Fenomena menarik adalah DKI Jakarta yang memiliki kemampuan penghimpunan dan penyaluran tertinggi dalam besarannya, ternyata jika digunakan rasio (LDR) tersebut hanya berada pada urutan ke -25.

Empat diagram
Fenomena DKI jika diklasifikasikan dalam 4 diagram berikut, maka DKI berada pada daerah diagram 3. Artinya Peringkat Penghimpunan dan Penyaluran dananya tinggi (Urutan 1-10), tetapi memiliki urutan LDR Spasial terendah (Urutan 21-30).

Dari 4 diagram di atas, tampak bahwa aktifitas Bank Umum yang melibatkan propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dapat diartikan “sangat baik” karena dari besarannya memadai, dari rasionyapun sangat agresif. Sedangkan di propinsi NTB dan Bengkulu meskipun rasionya agresif tetapi besarannya kurang “memadai” relatif terhadap keseluruhan Dati I yang ada.

DKI dengan besarannya (ter) tinggi tetapi rasionya tidak agresif. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terjadi stagnasi pembiayaan di DKI. Sedangkan Bangka Belitung, Maluku dan Maluku Utara ternyata selain magnitude nya rendah rasio agresifitas pembiayaannya juga sangat rendah. Tentunya perlu di tinjau kembali kebijakan ekonomi di daerah-daerah yang “bermasalah” tersebut. Semoga bermanfaat.

Membaca Penyaluran Dana Perbankan

Bank
Perbankan secara ideal diperlukan keberadaannya dalam perekonomian sebuah negara. Sesuai dengan definisinya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Perbankan). Definisi lainnya bank is an institution whose principal operations are concerned with the accumulation of the temporarily idle money of the general public for the purpose of advancing to it others for expenditure (Kent).

Kredit
Penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat atau diistilahkan oleh perbankan konvensional sebagai kredit, memiliki beberapa tujuan tergantung dari sisi tinjauannya (Tjoekam). Dari sisi bank, selain merupakan sumber utama pendapatan bank, perkreditan juga menjadi instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Dari sisi masyarakat luas, secara ideal kredit diharapkan menjadi sumber perluasan pendapatan dan peningkatan daya beli. Pihak pemerintah tentu mengharapkan antara lain kredit mampu menciptakan kesempatan berusaha dan menjadi salah satu indikator berjalannya sektor riil.

Performa 2002- Oktober 2007
Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Perkreditan Rakyat dan satu lagi yang akan kita fokuskan dalam telaah ini, yaitu Bank Umum. Performa Kredit bank umum selama periode 2002 sampai Oktober 2007, posisi akhir tahun, dapat terbaca sebagai berikut.

Dari performa posisi di atas tampak penyaluran dana perbankan (Bank umum) mengalami trend naik meskipun pertumbuhan justru melambat pada 2 tahun terakhir. Gambaran lebih dalam jika kita melihat berdasarkan sektor ekonominya seperti pada gambar berikut.

Ternyata kontribusi terbesar didominasi oleh sektor jasa dan lainnya, secara rata-rata tahun 2002-Okt. 2007, sebesar 46,98%; disusul sektor perindustrian 25,95% dan sektor perdagangan 19,82%; sektor pertanian justru hanya berkisar 5,71%.

Kredit Usaha Kecil
Bagaimanadengan kondisi KUK Bank Umum di Indonesia? Performa KUK justru menyedihkan, ketika pertumbuhan kredit secara rata-rata tahun 2002-2007 berkisar 20,63%, justru kontribusi KUK terhadap total kredit hampir tiap tahun selalu mengalami penurunan, kalau pada tahun 2002 kontribusinya masih sekitar 17,04%, tahun 2003 turun menjadi 16,89%, tahun 2006 turun lagi menjadi 13,93%, terakhir posisi Oktober 2007 menjadi 13,28%. Kalau kita tinjau besarnya KUK disandingkan dengan non KUK, maka tabel berikut memberikan gambaran tersebut.

Harapan
Kalau demikan kondisinya, maka harus dipertanyakan selain ability dari pihak bank untuk menyalurkan dananya kembali ke masyarakat, yang memerlukan environment yang kondusif, juga willingness pihak bank dalam melaksanakan ”misi” perbankan sebagai intermediary institution. Harapannya adalah segera bergeraknya sektor riil yang mensejahterakan masyarakat. Semoga bermanfaat.